Kembali ke Pengumuman
Berita • 2026-11-02
Rutan Malino Gelar Sidang TPP, Tujuh WBP Diusulkan Program Integrasi
Malino, 22 Oktober 2026 — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Malino melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pembahasan pengurusan hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kamis (22/10).
Kegiatan berlangsung di Aula Rutan Malino dan dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Malino, Dedy Sutriady Rijal, bersama Ketua, Sekretaris, serta anggota TPP. Sidang turut diikuti perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) secara daring melalui Zoom.
Sebanyak 7 orang WBP mengikuti sidang untuk mendapatkan pembahasan dan rekomendasi terkait pengusulan program integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Karutan Malino, Dedy Sutriady Rijal, menegaskan bahwa sidang TPP menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengusulan hak integrasi berjalan objektif, transparan, dan sesuai prosedur.
«“Kami memastikan setiap usulan hak integrasi bagi warga binaan dibahas secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang TPP ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial,” ujar Dedy Sutriady Rijal.»
Pelaksanaan sidang TPP diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak WBP sekaligus memastikan setiap tahapan pengusulan program integrasi dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Kegiatan berlangsung di Aula Rutan Malino dan dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Malino, Dedy Sutriady Rijal, bersama Ketua, Sekretaris, serta anggota TPP. Sidang turut diikuti perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) secara daring melalui Zoom.
Sebanyak 7 orang WBP mengikuti sidang untuk mendapatkan pembahasan dan rekomendasi terkait pengusulan program integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Karutan Malino, Dedy Sutriady Rijal, menegaskan bahwa sidang TPP menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengusulan hak integrasi berjalan objektif, transparan, dan sesuai prosedur.
«“Kami memastikan setiap usulan hak integrasi bagi warga binaan dibahas secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang TPP ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial,” ujar Dedy Sutriady Rijal.»
Pelaksanaan sidang TPP diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak WBP sekaligus memastikan setiap tahapan pengusulan program integrasi dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.